GAMA RISPRO CGR

P2EB (Penelitian dan Pengembangan Ekonomika dan Bisnis) FEB UGM melalui CGCG (Center for Good Corporate Governance) mendesign tata kelola korporasi dengan mempertimbangkan berbagai rujukan yang berasal dari institusi-institusi sumber tata kelola korporasi, riset-riset akademik, dan praktik tata kelola korporasi yang telah berjalan di beberapa negara. Institusi sumber tata kelola yang diacu terutama dari OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Sumber rujukannya terutama berasal dari perkembangan-perkembangan dalam diskusi CG yang berjalan sampai dengan tahun yang berakhir pada 2011. Sementara itu, riset-riset akademik yang menjadi acuan diantaranya adalah Journal of Accounting and Economics, Accounting Review, Journal of Accounting Research, dan berbagai jurnal riset yang bereligibilitas tinggi. Demikian juga, praktik-praktik tata kelola korporasi yang berjalan merujuk pada bukan hanya praktik yang ada di Indonesia, seperti BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), CGI (Corporate Governance of Indonesia), KNKCG (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance), dan lain sebagainya, tetapi juga dari berbagai praktik CG yang diterapkan di beberapa negara di dunia, seperti Canada, Germany, France, dan lain sebagainya. Berbasis pada ketiga pokok sumber utama tersebut, FEB UGM mererangkakan model GCG secara komprehensif dan kemampupercayaan yang tinggi karena telah mempertimbangkan isu CG terbaru yang telah berkembang dan dipraktikan oleh beberapa negara. Isu-isu tersebut diperoleh FEB UGM dari forum GCG yang telah dilaksanakan secara rutin dari tahun ke tahun. Model yang FEB UGM tawarkan tersaji di dalam Gambar 1 berikut ini.

Model GCG FEB UGM didesign dalam dua arti. Model yang pertama adalah dalam "arti secara sempit," untuk kemudian dikembangkan ke dalam model "arti secara luas" yang lebih komprehensif. Di dalam "arti secara sempit," GCG FEB UGM mererangkakan hubungan antara pemilik modal (investor), dewan komisaris (BOD: Board of Director) dan Direksi (CEO: Chief of Executive Officer). Hubungan ini tidak lain adalah hubungan keagenan sebagaimana dicetuskan oleh Jensen and Meckling (1976). Di dalam level ini, hubungan tersebut diperluas dengan kehadiran masyarakat. Masyarakat sebagai stakeholder berekspektasi untuk mendapatkan distribusi kesejahteraan dari hubungan inti keagenan tersebut. Pengembangan menjadi model dengan "arti secara luas" dilakukan dengan menambahkan hukum, regulasi, praktik peraturan, dan praktik bisnis perusahaan secara sukarela. Hukum yang dimaksud adalah hukum negara Indonesia, yang mengisyaratkan bahwa setiap perusahaan mengemban tugas pokok untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bersama, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban. Hukum tersebut juga merujuk kepada seluruh produk hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Regulasi merupakan produk aturan-aturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur praktis bisnis yang berjalan, seperti BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal), BEI (Bursa Efek Indonesia), BI (Bank Indonesia), IAI-DSAK (Dewan Standar Akuntansi Indonesia - Ikatan Akuntan Indonesia), dan lain sebagainya. Selanjutnya, perusahaan sebagai individu atau badan hukum wajib menerjemahkan semua hukum dan regulasi kedalam aturan internal perusahaan untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini yang disebut dengan praktik peraturan. Dalam pelaksanaan praktik hukum dan regulasi, proses kesadaran untuk mempraktikkan tanpa paksaan menjadi tolok ukur praktik tata kelola korporasi perusahaan. Proses kesadaran ini menjadi kunci utama GCG karena perujukan kembali ke dalam cita-cita hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana tersebut di atas. Model dengan "arti secara luas" menyimpulkan karakteristik perusahaan yang dianggap ideal jika perusahaan memiliki hubungan keagenan yang baik dan menerapkan hukum, regulasi, praktik regulasi dan praktik bisnis yang sukarela secara sempurna. Karakteristik tersebut tidak lain merupakan cita-cita yang ingin dicapai dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Karakteristik tersebut meliputi perusahaan yang memiliki kemampuan untuk: (1) menarik modal dari para pemilik, (2) beroperasi secara efisien, (3) memperoleh laba, (4) memenuhi atau taat kepada kewajiban hukum dan peraturan secara menyeluruh, dan (5) memenuhi dan memfasilitasi ekspektasi masyarakat. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka yang terlibat tidak menghendaki terjadinya pembiasan (pengasimetrian) praktik bisnis dan informasi. Selanjutnya, perusahaan mampu beroperasi dengan keselarasan bersama bagi pihak yang ada di inti keagenan perusahaan maupun pihak-pihak stakeholder.

Pendefinisian, Penalaran dan Pengendalian Konstruk GCG FEB UGM

Model sebagaimana disajikan pada Gambar 1 diatas dan telah dibakukan oleh FEB UGM selanjutnya digunakan untuk mendefinisikan, menalar dan mengendalikan konstruk-konstruk GCG. Pendefinisian, penalaran dan pengendalian konstruk diaplikasikan ke dalam metoda penelitian survey yang berurutan yakni dengan konstruk, dimensi, dan pertanyaan-pertanyaan. GCG FEB UGM mengurai konstruk tersebut sampai dengan empat jenis konstruk, dengan tiga tingkatan sub konstruk, yaitu dimensi, subdimensi, dan pertanyaan-pertanyaan. Pendefinisian konstruk mengacu pada OECD (2011), dan beberapa riset yang di antaranya adalah Bushman and Smith (2001), dan Sloan (2001). Konstruk dasar GCG FEB UGM tersaji dalam Gambar 2 sebagai berikut.

FEB UGM mendefinisikan empat konstruk dasar yang membentuk sebuah konsep yang disebut dengan tata kelola koperasi yang baik bagi sebuah perusahaan. Keempat konstruk tersebut adalah kewajaran, transparansi, pertanggungjelasan dan pertanggungjawaban. Definisi masing-masing konstruk tersaji sebagai berikut. Konstruk yang pertama adalah kewajaran, yang bermakna sebagai proses perujukan hukum, regulasi dan aturan-aturan yang digunakan untuk perlindungan hak pemegang saham. Fungsi perlindungan hak pemegang saham dapat dicapai dengan tiga tindakan yang dalam bentuk (1) pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan penggelapan, (2) pengendalian terhadap praktik kontrak keagenan yang tidak menjadikan adanya konflik yang berlebih, dan (3) pencegahan terhadap terjadinya kebocoran informasi yang dimanfaatkan oleh investor tertentu saja. Perlindungan terhadap pemilik modal menjadi acuan utama tata kelola korporasi karena investor merupakan proksi yang digunakan untuk mensejahterakan seluruh manusia dalam suatu negara.

Konstruk yang kedua adalah transparansi, yang bermakna sebagai luasan informasi yang tersaji dengan jelas secara publik, informasi yang akurat baik secara formal maupun informal, praktik berterima umum yang terkait dengan pasar modal dan di dalamnya termasuk asas dan sistem hukum, kebijakan makroekonomika dan fiskal pemerintah, norma dan praktik akuntansi, etika, korupsi, dan regulasi, kebudayaan serta budaya yang berlaku di masyarakat secara umum (Millar, et al., 2005). Motivasi dari kewajaran ini adalah menyajikan apa adanya segala sesuatu aktivitas yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya, penyajian yang dalam kondisi berkewajaran ini berfungsi sebagai kekuatan yang mampu menggeneralisasi pertanggungjelasan dan pertanggungjawaban.

Pertanggungjelasan merupakan konstruk ke tiga. Konstruk ini memiliki makna bahwa segala hukum, regulasi dan aturan yang mengisyaratkan untuk dilaksanakan secara nyata oleh perusahaan melalui (1) pembentukan fungsi organik di dalam perusahaan, (2) pemisahan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan tugas pokok, (3) pembentukan kapabilitas dan kompetensi sumberdaya manusia yang memadai, dan (4) dalam pelaksanaannya, yang memerlukan kode etik untuk mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Apabila keempat komponen terbentuk dan terlaksanakan dengan baik, managemen perusahaan mampu mempertangunggjelaskan semua aktivitas yang dilakukan karena ada unsur pengendalian managemen yang melekat dan terinstitusionalisasi.

Konstruk yang terakhir adalah pertanggungjawaban, yang bermakna sebagai perujukan, pengadopsian, pengimplementasian dan pengembangan hukum, regulasi dan aturan-aturan oleh perusahaan dalam rangka mendukung tujuan pemerintah untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Kegagalan pasar dapat dicegah apabila perusahaan melakukan distribusi kegiatan atau dalam bentuk apapun yang mendukung operasi perusahaan baik dari sisi pemasok maupun konsumen. Kontrak kerjasama perusahaan dengan pemasok maupun konsumen berorientasi kepada status pemasok dan konsumen yang memiliki tingkat kesejahteraan di bawah tingkat kesejahteraan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan melakukan distribusi kesejahteraan melalui aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah. Pencegahan dapat dilakukan hanya jika setiap perusahaan memahami arti pentingnya pencegahan kegagalan pasar dan mememiliki tanggungjawab atas pencegahan tersebut. Pencegahan dilakukan dengan menjadikan kontrak kerjasama, pengalokasian jenis pembiayaan, dan pengevaluasian beserta pengendalian sebagai kewajiban.

CGCG FEB UGM selanjutnya menggali dimensi pembentuk untuk setiap masing-masing konstruk. Pendimensian masing-masing konstruk tersaji di dalam Gambar 3 sebagai berikut ini.

Pembentukan dimensi diperinci dengan pembentukan sub-sub dimensi. Maksud dan tujuan pembentukan sub-sub dimensi untuk lebih memperjelas relevansi masing-masing dimensi sebagai alat ukur tata kelola korporasi. Langkah pensubdimensian ini ditempuh juga dengan alasan bahwa pengujian secara lebih detil semestinya mampu memberikan hasil pengukuran yang lebih teliti dalam bandingannya dengan pengujian secara gabungan. Demikian juga, pengujian lebih rinci mampu menghasilkan tingkat validitas ketampakan dan validitas kandungan yang lebih komprehensif. Untuk memberikan gambaran yang jelas, dalam konstruk kewajaran terdapat subdimensi yang disebut dengan litigation abuse. Subdimensi ini ini menjelaskan bahwa litigasi dapat dimanfaatkan oleh managemen untuk bertindak menyimpang dari regulasi yang telah ada dan berjalan demi melindungi kepentingan perusahaan maupun diri managemen sendiri. Dalam kondisi ini, managemen dapat mengeluarkan sumberdaya perusahaan untuk menutupi, melindungi ataupun menetralkan problematik yang terkait dengan litigasi.

Hasil proses pensubdimensian dari setiap dimensi untuk seluruh konstruk tersaji di dalam Gambar 4 sebagai berikut.

Hasil dari pensubdimensian dikembangkan lagi ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Maksud dan tujuan pembentukan pertanyaan-pertanyaan adalah semakin memerinci agar validtas ketampakan dan validitas kandungan semakin dapat dicapai. CGCG FEB UGM berhasil memerinci setiap subdimensi yang akhirnya didapat pertanyaan-pertanyaan sejumlah 497 pertanyaan. Di sisi lain, setiap pertanyaan dapat berkarakteristik sebagai pengujian terhadap keberadaan regulasi internal di perusahaan, sebagai pengujian terhadap penerapan dari regulasi tersebut, maupun sebagai pengujian terhadap kesadaran pengembangan regulasi yang secara sukarela telah dilakukan oleh perusahaan. Seluruh pertanyaan didesain dengan jawaban dengan skala likert satu sampai dengan lima. Angka terrendah atau angka "satu" selalu memiliki bobot dalam arti tidak ada, belum mengadopsi, belum menerapkan, belum mengembangkan, buruk pengadopsian, penerapan dan pengembangan, tidak atau belum mendorong, dan lain sebagainya. Sedangkan, angka tertinggi atau "lima" adalah yang sebaliknya dari bobot angka terrendah. Hasil pendefinisian pertanyaan-pertanyaan secara rinci dari konstruk dasar, dimensi dan subdimensi berjumlah sebagaimana dalam Tabel 1 berikut ini.

Hasil pertanyaan-pertanyaan per masing-masing konstruk dasar berkompsisi sebagai berikut. Konstruk kewajaran memiliki pertanyaan berjumlah 120 pertanyaan dengan tipa pengujian keberadaan regulasi sejumlah 50 pertanyaan, tipa penerapan regulasi sejumlah 69 pertanyaan, dan tipa kesadaran pengembangan berregulasi secara sukarela sejumlah satu pertanyaan. Konstruk transparansi memiliki pertanyaan dengan tipa kesadaran pengembangan berregulasi sebanyak 52 pertanyaan. Hal ini merupakan jumlah yang terbesar karena konstruk transparansi merupakan hak kebebasan managemen dalam menginformasikan aktivitas-aktivitas perusahaan yang difungsikan untuk mengurangi pembiasan dan pengasimetrian informasi. Konstruk transparansi dan pertanggungjelasan secara relatif berkomposisi sama. Sedangkan, konstruk pertanggungjawaban sebagai konstruk terkecil memiliki pertanyaan berjumlah 67 pertanyaan dengan tipa pengujian keberadaan regulasi sejumlah 21 pertanyaan, tipa penerapan regulasi sejumlah 44 pertanyaan, dan tipa kesadaran pengembangan berregulasi secara sukarela sejumlah dua pertanyaan.

Seluruh artikel tersebut di bawah ini digunakan untuk pembentukan konstruk, dimensi, subdimensi sampai dengan pertanyaan-pertanyaan tata kelola korporasi CGCG FEB UGM.

Bagi korporat yang ingin menjadi klien kami dan menggunakan GAMA RISPRO CGR untuk korporatnya dapat menghubungi kami melalui alamat di bawah ini:

Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada
Gedung Pertamina Tower Lantai 2,
Jl. Sosio Humaniora No.1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia
Telp.: (0274) 548517
Telp.: (0274) 548510 ext. 354
Fax.: (0274) 580765
Email: gamacgr@ugm.ac.id
Website: http://p2eb.feb.ugm.ac.id